Langkah tersebut tertuang dalam Surat PTUN Palembang Nomor 92/KPTUN.W5.TUN1/HK.2.7/I/2026 yang ditujukan kepada Presiden RI, serta Surat Nomor 91/KPTUN.W5.TUN1/HK.2.7/I/2026 kepada Ketua DPR RI, tertanggal 21 Januari 2026. Surat itu berisi pemberitahuan resmi terkait pejabat Pemkab OKU yang tidak melaksanakan putusan pengadilan meskipun telah diperintahkan melalui penetapan eksekusi.
Perkara ini bermula dari sengketa keterbukaan informasi publik antara DPP Jurnalis Maestro Indonesia (JMI) melawan Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sengketa tersebut telah diputus melalui Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 002/V/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2025 dan dikuatkan oleh Putusan PTUN Palembang Nomor 24/G/KI/2025/PTUN.PLG tertanggal 29 Juli 2025.
Dalam amar putusan tersebut, Pemkab OKU diwajibkan membuka dan menyerahkan sejumlah dokumen publik, antara lain:
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah OKU Tahun Anggaran 2022–2023;
Dokumen pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa serta perjalanan dinas;
Laporan inventaris aset Sekretariat Daerah OKU Tahun 2022.
Namun hingga batas waktu pelaksanaan, putusan tersebut tidak dijalankan. Padahal, PTUN Palembang telah menerbitkan Penetapan Eksekusi Nomor 24/Pen.Eks/G/KI/2025/PTUN.PLG tertanggal 9 Oktober 2025.
Ketua PTUN Palembang dalam suratnya menegaskan bahwa sesuai Pasal 7 jo. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap pejabat pemerintahan wajib mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Atas dasar tersebut, PTUN Palembang meminta Presiden Republik Indonesia selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan termohon eksekusi melaksanakan putusan pengadilan. Selain itu, DPR RI diminta menjalankan fungsi pengawasan terhadap dugaan pembangkangan hukum yang dilakukan oleh pejabat Pemkab OKU.
Pembangkangan terhadap putusan pengadilan ini berpotensi dikenai sanksi administratif, mulai dari pemberhentian sementara dengan hak jabatan hingga pemberhentian sementara tanpa hak jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 81 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan.
Ketua Umum DPP Jurnalis Maestro Indonesia, Yudi Hutri Winata, menilai tindakan Pemkab OKU sebagai preseden buruk bagi prinsip negara hukum dan keterbukaan informasi publik.
“Jika putusan pengadilan saja diabaikan oleh pemerintah daerah, maka supremasi hukum berada dalam ancaman serius. Kami meminta Presiden dan DPR RI bertindak tegas,” ujarnya, Kamis (22/1/2026).
Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum serta menghormati putusan pengadilan. Publik kini menantikan langkah konkret Presiden RI dan DPR RI terhadap pembangkangan hukum yang dilakukan oleh Pemkab OKU.