Ligatku6.online -Di negeri ini, bahkan setelah seseorang meninggal dunia, urusan belum selesai. Duka belum sempat reda, air mata belum kering, keluarga masih harus berhadapan dengan satu pertanyaan yang terasa kejam: “Pakai ambulans atau tidak bisa dibawa?”
Alasannya terdengar rapi dan legal: aturan kesehatan, prosedur administrasi, standar penanganan jenazah. Semua masuk akal di atas kertas. Tapi di hadapan keluarga yang tak punya uang, semua itu berubah menjadi tembok dingin bernama biaya.
Ironisnya, saat hidup seseorang disebut sebagai “warga negara”, ketika meninggal ia seolah berubah menjadi “beban administrasi”. Jenazah tak boleh diangkut dengan mobil pribadi demi alasan keamanan dan etika. Namun negara lupa satu hal penting: tidak semua keluarga punya kemampuan membayar etika versi negara.
Ambulans, yang seharusnya menjadi layanan kemanusiaan, justru sering tampil sebagai jasa komersial. Tarifnya mencekik, tanpa skema subsidi yang jelas. Lebih ironis lagi, jika jenazah harus dipulangkan lintas daerah atau pulau, biayanya bisa menembus puluhan juta rupiah. Angka yang mustahil bagi keluarga kecil yang bahkan untuk hidup sehari-hari saja sudah berjuang.
Di sinilah empati negara diuji.
Negara tegas melarang, tetapi lemah memberi solusi.
Negara rapi mengatur, tetapi absen saat warganya terhimpit.
Padahal, jika negara mampu menyiapkan subsidi bahan bakar, subsidi listrik, bahkan subsidi untuk korporasi besar, mengapa subsidi pemulangan jenazah bagi warga tidak mampu terasa begitu mahal untuk dipikirkan?
Kematian seharusnya menjadi akhir dari penderitaan, bukan awal dari penindasan administratif. Negara tak boleh hanya hadir sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penguat di saat paling rapuh dalam hidup warganya.
Karena pada akhirnya, martabat manusia tidak boleh berhenti hanya karena napasnya berhenti.